OLEH
:
DEDE ANGGRIAWAN(11110736)
DELLA ALFIARNITA(11110767
FITRI YANI(12110842)
PANDU HIDAYAT(15110302
SATRIA RAHMADHANI(16110405)
DELLA ALFIARNITA(11110767
FITRI YANI(12110842)
PANDU HIDAYAT(15110302
SATRIA RAHMADHANI(16110405)
UNIVERSITAS
GUNADARMA
2012
PDRB KOTA
BOJONEGORO DALAM ANGKA 2011
Salah
satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam
suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik
atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya
merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam
suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
PDRB
atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, Sedangkan PDRB atas
dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.
Tabel 10.1. mencatat besaran PDRB
atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir. Tahun 2008 besaran PDRB
atas dasar harga berlaku mencapai 13,706 trilyun rupiah, kemudian meningkat
menjadi 16,819 trilyun rupiah di tahun 2009, dan terus melambung hingga 22,205
trilyun rupiah di tahun 2010.
Besaran
PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bojonegoro seperti tercatat di tabel
10.2 adalah sebesar 6,6 trilyun rupiah di tahun 2008, 7,267 trilyun di tahun
2009 dan terakhir sebesar 8,128 trilyun di tahun 2010
Pembangunan ekonomi yang
dilaksanakan baik didaerah perkotaan maupun daerah pedesaan dalam periode
jangka waktu tertentu akan membawa suatu perubahan yaitu tingkat pertumbuhan
ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan
ekonomi suatu wilayah atau yang lebih dikenal dengan perubahan struktur
ekonomi.
Struktur ekonomi dapat
diartikan sebagai sebaran/distribusi dari masing-masing komponen yang membentuk
ekonomi suatu wilayah dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase
Tabel 10.3 menggambarkan
struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro menurut lapangan usaha Tahun 2008-2010
Untuk tahun 2010, sektor
pertambangan dan penggalian menyumbang 38,37 persen dari total nilai tambah
yang terbentuk di Kabupaten Bojonegoro. Disusul sektor pertanian yang
menyumbang 21,67 persen.
Adapun
andil sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam membentuk nilai tambah di
Bojonegoro adalah sebesar 13,94 persen.
Beberapa
sektor yang lemah kontribusinya dalam pembentukan nilai tambah adalah sektor
listrik, gas dan air bersih yaitu hanya 0,48 persen, sektor angkutan dan
komunikasi yang mensuplai sebesar 3,32 persen dan sektor keuangan, persewaan
dan jasa perusahaan dengan sumbangan sebesar 3,68 persen.
Pertumbuhan
ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat movement atau
perubahan tingkat ekonomi antar periode. Perubahan atau movement ini diukur
dengan satu ukuran / satu periode yang disebut kondisi ekonomi pada tahun
dasar.
Dengan
mengurangkan dengan bilangan 100, Tabel 10.8 menunjukkan tingkat pertumbuhan
ekonomi sektoral maupun secara umum mulai tahun 2008 hingga 2010.
Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro secara umum di tahun 2008
adalah sebesar 10,24 persen, pertumbuhan sedikit menurun di tahun 2009 yaitu
sebesar 10,10 persen. Namun tingkat pertumbuhan kembali naik di tahun 2010
yaitu sebesar 11,84 persen
Gambar / Figure 10.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kab Bojonegoro
Economic Growth by Sector in Bojonegoro
2008 – 2010
(persen/percent)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, Kab. Bojonegoro
Gross Regional Domestic Product at Current Market
Price of Bojonegoro Regency 2008 –
2010
(Milyar/Milliard Rupiah)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Kab. Bojonegoro
Gross Regional Domestic Product at Constant Market
Price of Bojonegoro Regency 2008 –
2010
(Milyar/Milliard Rupiah)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga
Berlaku Kabupaten Bojonegoro
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic
Product by Prices
2008 – 2010
(%)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan
Kabupaten Bojonegoro,
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic
Product at Constant Prices
2008 – 2010
(%)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.5
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Bojonegoro
Development Index Gross Regional Domestic Product At
Current Market Prices
2008 – 2010
(%)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.8
Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Bojonegoro
Index Gross Regional Domestic Product Chain Constant
Prices
2008 – 2010
(%)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.9
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro
Index Gross Regional Domestic Product Implicit
Bojonegoro Regency
2008 – 2010
(%)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.10
Inflasi Dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro
Inflation of Gross Regional Domestic Product Bojonegoro
2008 – 2010
(%)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel 10.11
|
Perkembangan beberapa agregat pendapatan dan
pendapatan perkapita
|
2008 s.d. 2010
|
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source :
Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
KESIMPULAN DAN PENUTUP
A. KESIMPULAN
Atas dasar uraian dan penjelasan
sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting kesimpulan melalui
komparasi antara sasaran / target sebagaimana ditetapkan dengan hasil hasil
yang dicapai sebagai berikut :
1. Terwujudnya stabilitas dan progres pertumbuhan
ekonomi daerah.
Indikator ini diantaranya terukur
dari :
a. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2008 ini
mencapai 5,89 % atau mengalami progres 8,87% dibanding tahun 2007 yang mencapai
5,41 %. Meski demikian, angka ini masih belum mencapai target pertumbuhan
yang ditetapkan pada tahun 2008 sebesar
6%.
b. PDRB
Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2008 ini mencapai 10.983 Milyar (harga berlaku) dan 5.246
Milyar (harga konstan) atau mengalami progres 15,56% dan 5,89% dibanding Tahun
2007. Dengan demikian, angka ini telah melampaui target yang ditetapkan pada
tahun 2008 sebesar 9.516 Milyar (harga berlaku) dan 4.928 Milyar untuk harga
konstan.
c. PDRB Per Kapita pada Tahun 2008 ini mencapai
7,9 Juta Rupiah atau mengalami progres 15,6 % dibanding Tahun 2007. Dan apabila
dikalkulasikan dalam PDRB Per Kapita Per Bulan maka Per Kapita masyarakat baru
mencapai 659 Ribu 208 Rupiah atau diatas UMK yang ditetapkan sebesar 630 Ribu
Rupiah.
2. Terwujudnya
peningkatan kapasitas fiskal daerah pada Tahun 2008 dibandingkan Tahun 2007,
Indikator ini
dapat dilihat dari :
a. Progress
penerimaan daerah yang mencapai 17,99 %, yaitu dari 755,8 Milyar lebih pada
Tahun 2007 menjadi 891,8 Milyar lebih pada Tahun 2008.
b. Progress sisi pendapatan asli daerah yang
mencapai 3,95 %, yaitu dari 56,46 Milyar lebih pada Tahun 2007 menjadi 58,69
Milyar lebih pada Tahun 2008, meski demikian dalam tinjauan kontribusi PAD
terhadap penerimaan daerah masih tergolong kecil, yaitu baru mencapai 6,58 %.
c. Meningkatnya kekuatan anggaran belanja daerah
Tahun 2008 yang mencapai 13,99 % dibanding Tahun 2007, dengan disertai
proporsional komposisi distribusi antara belanja gaji pegawai dan belanja
kegiatan dengan ratio 42 : 58.
3. Tercapainya
peningkatan kapabilitas daerah yang terukur melalui Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) yang mencapai 65,99 % atau mengalami progress dibanding tahun 2007 yang
mencapai 65 %.
4. Terwujudnya
upaya penurunan rangka pengentasan kemiskinan, yang dapat terlihat dari
indikasi terus menurunnya jumlah penduduk miskin mulai Tahun 2005 sampai Tahun
2008, yaitu dari 640.980 orang (166.568 RTM) pada Tahun 2005, menjadi 566.695
orang (160.663 RTM1) pada Tahun 2006, menurun menjadi 128.981 RTM2 pada Tahun 2008 (data sangat
sementara). Dengan demikian, dari target
sasaran penurunan sebesar 4,5 % dibanding Tahun 2005 (atau menjadi 615.341
orang (159.905 RTM)), ternyata angka kemiskinan pada Tahun 2008 berhasil
ditekan 22,57%. Meskipun harus diakui secara ratio makro, jumlah RTM berbanding
jumlah KK di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai
34,59% (128.981 RTM : 372.872 KK).
5. Terwujudnya
upaya penurunan angka pengangguran, yang direncanakan menurun 3 % pada setiap
tahunnya, dimana sampai dengan Tahun 2008 angka pengangguran mencapai 112.241
dibanding target 132.851 orang pada akhir masa RPJM 2006-2008. Dengan demikian,
angka pengangguran Tahun 2008 mengalami penurunan 25,92 % dibanding tahun 2007
yang mencapai 151.523 orang. Meskipun harus diakui pula bahwa secara ratio
makro, jumlah penganggur berbanding jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten
Bojonegoro masih tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 16,90% (112.241
penganggur : 663.988 Angkatan Kerja)
B. PENUTUP
Pencapaian pembangunan dari hasil
pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bojonegoro
yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 telah dapat dilalui, dan hal
tersebut menunjukan seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama
kurun waktu satu tahun.
Hasil pelaksanaan tugas
penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran
2008, yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat melalui
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ), pemberian laporan
keterangan pertenggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
serta pemberian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( ILPPD )
kepada masyarakat merupakan implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan di
daerah yang pada hakekatnya diarahkan guna mencapai perubahan kondisi fisik dan
sosial masyarakat yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 ini memberikan gambaran seluruh
realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2008, yang pada dasarnya merupakan
sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berikut
capaian kinerjanya.
Keberhasilan pembangunan tersebut merupakan
keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dengan dasar peran serta
aktif masyarakat yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya serta
kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik serta dukungan
segenap aparat pelaksana yang andal dari seluruh bidang-bidang pemerintahan
yang secara aktif dan transparan berusaha untuk mengeluarkan segenap kemampuan
dan upaya untuk melayani seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Hasil Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 yang diarahkan pada pemihakan dan pemberdayaan
harus dipahami sebagai suatu transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi,
budaya dan politik masyarakat. Skenario pembangunan tersebut memunculkan
pemikiran bahwa kebijakan pembangunan daerah harus diletakkan untuk mampu
melihat ke depan tanpa mengabaikan realitas yang terjadi serta tetap
memperhatikan kondisi masyarakat di daerah. Dalam hal ini orientasi pada
pemberdayaan seluruh potensi masyarakat dapat diyakini sebagai basis
pertumbuhan yang kokoh dan merata.
Namun perlu juga difahami bahwa berbagai upaya
yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui berbagai program / kegiatan pembangunan selama tahun 2008,
belum dapat sepenuhnya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kompleksitas
permasalahan serta daya serap pembangunan yang terbatas tidak akan menjadi
hambatan dalam proses pembangunan kedepan, namun akan menjadi pembelajaran
untuk dapat membangun Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
www.bojonegorokab.go.id/pdrb