RSS

PDRB KOTA BOJONEGORO DALAM ANGKA 2011

OLEH :
DEDE ANGGRIAWAN(11110736)
DELLA ALFIARNITA(11110767
 FITRI YANI(12110842)
PANDU HIDAYAT(15110302
SATRIA RAHMADHANI(16110405)

 
UNIVERSITAS GUNADARMA

2012
PDRB KOTA BOJONEGORO DALAM ANGKA 2011 
        Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Tabel 10.1. mencatat besaran PDRB atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir. Tahun 2008 besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 13,706 trilyun rupiah, kemudian meningkat menjadi 16,819 trilyun rupiah di tahun 2009, dan terus melambung hingga 22,205 trilyun rupiah di tahun 2010.
Besaran PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bojonegoro seperti tercatat di tabel 10.2 adalah sebesar 6,6 trilyun rupiah di tahun 2008, 7,267 trilyun di tahun 2009 dan terakhir sebesar 8,128 trilyun di tahun 2010
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan baik didaerah perkotaan maupun daerah pedesaan dalam periode jangka waktu tertentu akan membawa suatu perubahan yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi suatu wilayah atau yang lebih dikenal dengan perubahan struktur ekonomi.
Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai sebaran/distribusi dari masing-masing komponen yang membentuk ekonomi suatu wilayah dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase
Tabel 10.3 menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro menurut lapangan usaha Tahun 2008-2010
Untuk tahun 2010, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 38,37 persen dari total nilai tambah yang terbentuk di Kabupaten Bojonegoro. Disusul sektor pertanian yang menyumbang 21,67 persen.
Adapun andil sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam membentuk nilai tambah di Bojonegoro adalah sebesar 13,94 persen.
Beberapa sektor yang lemah kontribusinya dalam pembentukan nilai tambah adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu hanya 0,48 persen, sektor angkutan dan komunikasi yang mensuplai sebesar 3,32 persen dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan sumbangan sebesar 3,68 persen.
Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat movement atau perubahan tingkat ekonomi antar periode. Perubahan atau movement ini diukur dengan satu ukuran / satu periode yang disebut kondisi ekonomi pada tahun dasar.
Dengan mengurangkan dengan bilangan 100, Tabel 10.8 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral maupun secara umum mulai tahun 2008 hingga 2010.
Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro secara umum di tahun 2008 adalah sebesar 10,24 persen, pertumbuhan sedikit menurun di tahun 2009 yaitu sebesar 10,10 persen. Namun tingkat pertumbuhan kembali naik di tahun 2010 yaitu sebesar 11,84 persen


Gambar / Figure 10.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kab Bojonegoro
Economic Growth by Sector in Bojonegoro
2008 – 2010
(persen/percent)

Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, Kab. Bojonegoro
Gross Regional Domestic Product at Current Market Price of Bojonegoro Regency 2008 – 2010
(Milyar/Milliard Rupiah)


Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics Bojonegoro Regency
 
Tabel/Table : 10.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Kab. Bojonegoro
Gross Regional Domestic Product at Constant Market Price of Bojonegoro Regency 2008 – 2010
(Milyar/Milliard Rupiah)
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Berlaku Kabupaten Bojonegoro
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product by Prices
2008 – 2010
(%)

Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan Kabupaten Bojonegoro,
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Constant Prices
2008 – 2010
(%)
 
Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.5
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bojonegoro
Development Index Gross Regional Domestic Product At Current Market Prices
2008 – 2010
(%)

Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.8
Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bojonegoro
Index Gross Regional Domestic Product Chain Constant Prices
2008 – 2010
(%)

Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.9
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro
Index Gross Regional Domestic Product Implicit Bojonegoro Regency
2008 – 2010
(%)

Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel/Table : 10.10
Inflasi Dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro
Inflation of Gross Regional Domestic Product Bojonegoro
2008 – 2010
(%)

Sumber : BPS Kab Bojonegoro
Source : Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
Tabel 10.11
Perkembangan beberapa agregat pendapatan dan pendapatan perkapita
2008 s.d. 2010

Sumber : BPS Kab Bojonegoro 
Source : Central Board of Statistics of Bojonegoro Regency
KESIMPULAN DAN PENUTUP



A. KESIMPULAN
Atas dasar uraian dan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting kesimpulan melalui komparasi antara sasaran / target sebagaimana ditetapkan dengan hasil hasil yang dicapai sebagai berikut :
1.        Terwujudnya stabilitas dan progres pertumbuhan ekonomi daerah.
Indikator ini diantaranya terukur dari :
a.        Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2008 ini mencapai 5,89 % atau mengalami progres 8,87% dibanding tahun 2007 yang mencapai 5,41 %. Meski demikian, angka ini masih belum mencapai target pertumbuhan yang  ditetapkan pada tahun 2008 sebesar 6%.

b.      PDRB Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2008 ini mencapai  10.983 Milyar (harga berlaku) dan 5.246 Milyar (harga konstan) atau mengalami progres 15,56% dan 5,89% dibanding Tahun 2007. Dengan demikian, angka ini telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2008 sebesar 9.516 Milyar (harga berlaku) dan 4.928 Milyar untuk harga konstan.

c.        PDRB Per Kapita pada Tahun 2008 ini mencapai 7,9 Juta Rupiah atau mengalami progres 15,6 % dibanding Tahun 2007. Dan apabila dikalkulasikan dalam PDRB Per Kapita Per Bulan maka Per Kapita masyarakat baru mencapai 659 Ribu 208 Rupiah atau diatas UMK yang ditetapkan sebesar 630 Ribu Rupiah.

2.       Terwujudnya peningkatan kapasitas fiskal daerah pada Tahun 2008 dibandingkan Tahun 2007,
        Indikator ini dapat dilihat dari :
a.       Progress penerimaan daerah yang mencapai 17,99 %, yaitu dari 755,8 Milyar lebih pada Tahun 2007 menjadi 891,8 Milyar lebih pada Tahun 2008.

b.       Progress sisi pendapatan asli daerah yang mencapai 3,95 %, yaitu dari 56,46 Milyar lebih pada Tahun 2007 menjadi 58,69 Milyar lebih pada Tahun 2008, meski demikian dalam tinjauan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih tergolong kecil, yaitu baru mencapai 6,58 %.

c.        Meningkatnya kekuatan anggaran belanja daerah Tahun 2008 yang mencapai 13,99 % dibanding Tahun 2007, dengan disertai proporsional komposisi distribusi antara belanja gaji pegawai dan belanja kegiatan dengan ratio 42 : 58.



3.       Tercapainya peningkatan kapabilitas daerah yang terukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 65,99 % atau mengalami progress dibanding tahun 2007 yang mencapai 65 %.

4.       Terwujudnya upaya penurunan rangka pengentasan kemiskinan, yang dapat terlihat dari indikasi terus menurunnya jumlah penduduk miskin mulai Tahun 2005 sampai Tahun 2008, yaitu dari 640.980 orang (166.568 RTM) pada Tahun 2005, menjadi 566.695 orang (160.663 RTM1) pada Tahun 2006, menurun menjadi  128.981 RTM2 pada Tahun 2008 (data sangat sementara).  Dengan demikian, dari target sasaran penurunan sebesar 4,5 % dibanding Tahun 2005 (atau menjadi 615.341 orang (159.905 RTM)), ternyata angka kemiskinan pada Tahun 2008 berhasil ditekan 22,57%. Meskipun harus diakui secara ratio makro, jumlah RTM berbanding jumlah KK di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 34,59% (128.981 RTM : 372.872 KK).

5.       Terwujudnya upaya penurunan angka pengangguran, yang direncanakan menurun 3 % pada setiap tahunnya, dimana sampai dengan Tahun 2008 angka pengangguran mencapai 112.241 dibanding target 132.851 orang pada akhir masa RPJM 2006-2008. Dengan demikian, angka pengangguran Tahun 2008 mengalami penurunan 25,92 % dibanding tahun 2007 yang mencapai 151.523 orang. Meskipun harus diakui pula bahwa secara ratio makro, jumlah penganggur berbanding jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 16,90% (112.241 penganggur : 663.988 Angkatan Kerja)


 B. PENUTUP
Pencapaian pembangunan dari hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 telah dapat dilalui, dan hal tersebut menunjukan seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu satu tahun.
Hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2008, yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ), pemberian laporan keterangan pertenggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemberian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( ILPPD ) kepada masyarakat merupakan implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pada hakekatnya diarahkan guna mencapai perubahan kondisi fisik dan sosial masyarakat yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 ini memberikan gambaran seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2008, yang pada dasarnya merupakan sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berikut capaian kinerjanya.
 Keberhasilan pembangunan tersebut merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dengan dasar peran serta aktif masyarakat yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik serta dukungan segenap aparat pelaksana yang andal dari seluruh bidang-bidang pemerintahan yang secara aktif dan transparan berusaha untuk mengeluarkan segenap kemampuan dan upaya untuk melayani seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

 Hasil Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 yang diarahkan pada pemihakan dan pemberdayaan harus dipahami sebagai suatu transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Skenario pembangunan tersebut memunculkan pemikiran bahwa kebijakan pembangunan daerah harus diletakkan untuk mampu melihat ke depan tanpa mengabaikan realitas yang terjadi serta tetap memperhatikan kondisi masyarakat di daerah. Dalam hal ini orientasi pada pemberdayaan seluruh potensi masyarakat dapat diyakini sebagai basis pertumbuhan yang kokoh dan merata.
 Namun perlu juga difahami bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program / kegiatan pembangunan selama tahun 2008, belum dapat sepenuhnya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kompleksitas permasalahan serta daya serap pembangunan yang terbatas tidak akan menjadi hambatan dalam proses pembangunan kedepan, namun akan menjadi pembelajaran untuk dapat membangun Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA
www.bojonegorokab.go.id/pdrb